"Pemerintah jauh lebih tahu bagaimana ini dijalankan. Jangan lempar bola ke DPR untuk memutuskan," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Menurut politisi PDIP ini, pemerintah saat ini berlindung kepada DPR untuk tarik ulur kenaikan harga BBM. Padahal, menurutnya, DPR hanya memberikan masukan dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.
"Kalau nanti ada permasalahan DPR yang bertanggung jawab. Itu tidak adil," ujar pria yang akrab disapa Pram.
Pram menambahkan belum ada alternatif lain dari pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM. Meski di dalam Undang-undang APBN menyebutkan pemerintah dilarang untuk menaikan harga BBM, pelaksanaan kebijakan tersebut ada di tangan pemerintah.
"Pemerintah jangan maunya ini-itu, kalau ada yang dirugikan DPR yang disalahkan," tegas Pram.
"Semua orang tahu subsidi BBM memberatkan masyarakat. Ujiannya adalah bagaimana masyarakat menuntaskan subsidi BBM itu," imbuh Pram.
sumber : detik news
0 komentar:
Posting Komentar